Network
“Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan melalui Bidang Intelijen berupaya melakukan upaya-upaya preventif guna meminimalisasi peluang dan risiko-risiko terjadinya Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam proyek-proyek pembangunan strategis, sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki," katanya.
Baca Juga: Kejari Tebo Sambut Kedatangan Kajati Jambi
Untuk mendapatkan PPS kata Hari Anggara, ada mekanisme yang mesti dilalui yakni, para OPD terlebih dahulu bermohon kepada Bupati terkait pembangunan strategis tersebut. Kemudian Bupati mengajukan ke kejaksaan untuk minta pengamanan.
"Yang harus diingat dan digaris bawahi strategis itu bukan terkait jumlah anggaran tetapi mengacu pada berapa tinggi Ancaman, Gangguan Hambatan dan Tantangan (AGHT) pada pembangunan tersebut," tegas dia.
Baca Juga: Santriwati Ponpes Al Azizi Dapat Penyuluhan Hukum Dari Kejari Tebo
Usai menyampaikan materi Pengamanan Pembangunan Strategis, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.
Pada sesi ini, Kepada Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Tebo, Eriyanto mengatakan, saat ini di kantor tengah dilakukan pembangunan. Progres pembangunan sudah diatas 90 persen.
Yang menjadi pertanyaan, kata dia, apakah pembangunan itu mesti dilakukan pengamanan juga atau tidak," Saat ini pembangunan itu didampingi oleh bidang Datun, apakah kami harus minta pendampingan lagi dengan PPS," katanya.
"Yang telah berjalan silahkan dilanjutkan. Namun jika kegiatan itu memiliki Ancaman, Gangguan Hambatan dan Tantangan (AGHT) yang tinggi, silahkan bersurat ke Bupati, nanti Bupati yang menyiratkan kita untuk dilakukan pendampingan," jawab Hari.
Baca Juga: DPR RI Dorong Bahasa Indonesia-Melayu Sebagai Bahasa Kerja Resmi ASEAN
