Network
Dengan adanya posko pengaduan, diharapkan pihak berwenang dapat melakukan investigasi lebih lanjut terhadap dugaan kecurangan tersebut dan mengambil langkah-langkah yang tepat sesuai dengan hukum yang berlaku.
Posko pengaduan ini juga diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi para pelapor, sehingga para pelapor merasa aman untuk menyampaikan informasi terkait kecurangan yang mereka temui selama proses seleksi. Dengan demikian, para pelaporan akan merasa aman dan terlindungi.
Untuk itu, Romy mengajak seluruh masyarakat dan pihak terkait untuk aktif dalam mengawasi dan mengawal proses seleksi PPPK di Kabupaten Tebo.
Dengan kerjasama yang baik antara pihak penggiat keadilan, wartawan, advokat, masyarakat, dan pihak berwenang, diharapkan indikasi kecurangan seleksi penerimaan PPPK di Tebo dapat terungkap dan ditindaklanjuti sebagaimana bentuk kecurangan yang terjadi.
Baca Juga: Komitmen Pemerintah Rekrut non-ASN PPPK, Pastikan Data Masuk Database BKN
Dan kedepannya, kata dia, tidak terjadi lagi hal-hal yang terindikasi adanya kecurangan pada seleksi penerimaan PPPK pada tahun-tahun berikutnya, sehingga para pelamar PPPK tidak lagi merasakan dirugikan.
“Kita berharap dengan adanya Posko Pengaduan ini dapat menjadi sarana bagi para peserta seleksi yang merasa dirugikan akibat adanya kecurangan untuk mendapatkan keadilan yang mereka perjuangkan,” pungkasnya.
Pertanyakan Tindak Lanjutan Kecurangan 28 PPPK di Tebo
Koordinator Posko Pengaduan Kecurangan PPPK Tebo, Hafizan Romy Faisal mengatakan, pada seleksi PPPK Tahun 2023 kemarin, terdapat 28 orang pelamar yang dinyatakan lulus dan terpaksa harus digugurkan.
Digugurkannya pelamar ini dengan alasan adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh 28 orang pelamar PPPK tersebut.
Baca Juga: Seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Tebo, Dibuka Cek Kualifikasi dan Lainnya
