Network
"Kita lihakan datanya ke pusat. Ini lho kalau di kabupaten Tebo itu banyak salah sasaran, ada ASN, Polisi, TNI dan Dosen yang masuk dalam daftar penerima BLT. Jadi kita minta ini untuk diverifikasi ulang," kata Aspan.
Meski sudah dijelaskan, namun pemerintah pusat tetap tidak mau merubah atau menyoret data tersebut, walaupun mereka tahu soal BLT di Tebo banyak salah sasaran.
Baca Juga: KPK BukaLowongan Magang Bagi Mahasiswa Tingkat Akhir, Ayo Buruan Daftar, Ini Caranya
Baca Juga: Seorang Anak Di Kabupaten Bungo Nyaris Jadi Korban Percobaan Penculikan
Baca Juga: Pemerintah Bentuk Tim Khusus Hadapi Kebocoran Data Siber Oleh Bjorka
Alasannya, kata Aspan lagi, karena yang memiliki wewenang untuk merubah atau menyoret data tersebut adalah Bupati, Wakil Bupati atau Sekda.
"Kita sudah diberikan data itu, dan sekarang lagi melakukan verifikasi. Mana yang tidak tepat sasaran nanti datanya kita hapus atau kita tolak. Kita ganti dengan masyarakat yang layak menerima BLT," tegasnya.
"Jadi nanti mana ASN, Polisi TNI dan Dosen yang masuk data penerima BLT akan kita hapus dan digantikan dengan masyarakat yang layak menerimanya," pungkas dia. (*)
