Network
OKETEBO.com - Pj Bupati Tebo, Aspan mengungkap jika masih ada sekitar 8.000 lebih masyarakat miskin di Kabupaten Tebo, tidak masuk dalam daftar penerima bantuan sosial (Bansos).
Akibatnya, 8.000 masyarakat yang seharusnya sangat layak mendapatkan Bansos justru hanya bisa gigit jari.
"Ada sekitar 8.000 masyarakat miskin kita yang tidak dapat Bantuan Langsung Tunai (BLT)," ungkap Aspan baru-baru ini.
Baca Juga: BLT BBM Cair, Hanya Separuh Warga Suku Anak Dalam Muara Kilis Yang Menerima Bansos
Baca Juga: Aneh, ASN, TNI, Polisi Dan Dosenndi Tebo Masuk Data Penerima BLT BBM
BBMBaca Juga: Sosok Pahlawan Perempuan Minang yang Ditakuti Belanda Ada di Google Doodle Hari Ini
Data8.000 masyarakat tersebut kata dia, telah disampaikan kepada pemerintah pusat.
Namun kata Aspan, penjelasan dari pemerintah pusat kuota BLT untuk Kabupaten Tebo telah full (penuh).
Baca Juga: Mulai Terlacak, Nomor Telepon Bjorka Ada Dimana-mana, tapi Tidak di Indonesia
Mendapat jawaban seperti itu, lanjut Pj Bupati, pihaknya langsung melihatkan data jika penerima BLT di Tebo banyak tidak tepat sasaran.
"Kita lihakan datanya ke pusat. Ini lho kalau di kabupaten Tebo itu banyak salah sasaran, ada ASN, Polisi, TNI dan Dosen yang masuk dalam daftar penerima BLT. Jadi kita minta ini untuk diverifikasi ulang," kata Aspan.
Meski sudah dijelaskan, namun pemerintah pusat tetap tidak mau merubah atau menyoret data tersebut, walaupun mereka tahu soal BLT di Tebo banyak salah sasaran.
Baca Juga: KPK BukaLowongan Magang Bagi Mahasiswa Tingkat Akhir, Ayo Buruan Daftar, Ini Caranya
Baca Juga: Seorang Anak Di Kabupaten Bungo Nyaris Jadi Korban Percobaan Penculikan
Baca Juga: Pemerintah Bentuk Tim Khusus Hadapi Kebocoran Data Siber Oleh Bjorka
Alasannya, kata Aspan lagi, karena yang memiliki wewenang untuk merubah atau menyoret data tersebut adalah Bupati, Wakil Bupati atau Sekda.
"Kita sudah diberikan data itu, dan sekarang lagi melakukan verifikasi. Mana yang tidak tepat sasaran nanti datanya kita hapus atau kita tolak. Kita ganti dengan masyarakat yang layak menerima BLT," tegasnya.
"Jadi nanti mana ASN, Polisi TNI dan Dosen yang masuk data penerima BLT akan kita hapus dan digantikan dengan masyarakat yang layak menerimanya," pungkas dia. (*)
