PORTALTEBO.id – Suku Anak Dalam di Jambi tidak percaya dengan kinerja pemerintah, khususnya Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi (BKSDA Jambi).
Ini disampaikan oleh Malenggang, anak Temenggung Apung pemimpin Suku Anak Dalam di Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.
Pernyataan ini dikatakan Malenggang saat menjumpai Ketua Yayasan Orang Rimbo Kito (ORIK), Ahmad Firdaus pada Senin, 31 Oktober 2022.
Baca Juga: Diinjak Kawanan Gajah, Seorang Petani Meninggal Dunia, Ini Kronologisnya
Baca Juga: Kawanan Gajah Ancam Wilayah Kelola Khusus Suku Anak Dalam Menjadi Destinasi Wisata Jambi
Baca Juga: Ulah Kawanan Gajah, Pinse: Pemkab Tebo Harus Bertanggung Jawab
Pernyataan tersebut dikatakannya terkait kinerja BKSDA Jambi yang hingga saat ini dianggap tidak mampu mengatasi kawanan gajah yang berkeliaran bebas di kebun mereka.
Kepada Ahmad Firdaus, Malenggang mengungkapkan jika sampai saat ini kawanan gajah masih terus merusak kebun mereka dan warga sekitar.
Diakui dia jika ada petugas yang turun berupaya mengusir kawanan gajah tersebut.
Namun kata dia, baru beberapa hari para petugas pergi dan meninggalkan kawanan gajah yang masih berkeliaran.
Baca Juga: Ulah Kawanan Gajah Merajalela, Giliran Kabun dan Pondok Warga Lubuk Mandarsah Jadi Sasaran
Disampaikan dia jika sebelumnya Suku Anak Dalam masih bersabar dan berharap pemerintah dan pihak terkait bisa menghalau kawanan gajah tersebut.
Namun, lanjut dia, sudah beberapa hari ini Suku Anak Dalam kelompoknya mulai kehabisan kesabaran. Pasalnya, kawanan gajah masih berkeliaran bebas di wilayah kebun mereka.
"Selama ini kita masih ikut aturan pemerintah, bukan berarti kita tidak bisa mengatasi gajah. Kalau sudah kita yang mengatasinya, nanti bertentangan dengan aturan pemerintah," katanya.
Baca Juga: Kebunnya Dirusak Gerombolan Gajah, Suku Anak Dalam Minta Dibangunkan Pagar Listrik
Namun, kata Malenggang, dengan kenyataan yang ada saat ini, Suku Anak Dalam tidak percaya lagi dengan kinerja pemerintah.
"Kawanan gajah itu sudah sangat merugikan kami. Selama ini kalau masih bisa kami elaki, ya kami elaki. Tapi kalau pemerintah tidak bisa mengatasi gerombolan gajah itu, biar kami yang mengatasinya," kata dia.
Baca Juga: Peresmian Pusat Informasi Konservasi Gajah Tuai Kekecewaan Warga
Menanggapi keluhan dan pernyataan Malenggang tersebut, Ketua ORIK, Ahmad Firdaus tengah berupaya mencari solusi atas ulah gerombolan gajah tersebut.
"Pemerintah harus bertanggungjawab. Jangan cuma tahunya gajah itu hewan dilindungi, tapi harus tahu juga kalau manusia itu lebih wajib dilindungi," kata Firdaus. (***)