PLN Batalkan Program Pengalihan Gas LPG 3 Kg ke Kompor Listrik, Dewan: Terkesan Asal-asalan

- 28 September 2022, 09:26 WIB
Rencana penerapan pembelian gas LPG 3 Kg akan pakai aplikasi MyPertamina.
Rencana penerapan pembelian gas LPG 3 Kg akan pakai aplikasi MyPertamina. /Antara/Harviyan Perdana Putra/

OKETEBO.com - Usai menuai polemik di tengah masyarakat, akhirnya PT PLN membatalkan rencana konversi kompor atau pengalihan gas LPG 3 Kg ke kompor listrik.

Ini dikatakan langsung oleh Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo PLN pada Selasa, 27 September 2022.

Dia juga memastikan tarif listrik tidak naik. Penetapan tarif listrik ini telah diputuskan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Tidak ada kenaikan tarif listrik. Ini untuk menjaga peningkatan daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi,” kata Darmawan.

Baca Juga: Siap-siap, Pengguna LPG 3 Kg akan Dialihkan ke Kompor Listrik 1.000 Watt

Baca Juga: Jadi Cibiran Netizen, Data PLN, IndoHome dan BIN Bocor, Negara Open Source, BSSN Sedang Upayakan

Baca Juga: Usai Data BIN, PLN dan Telkom, Dikatakan Rencana Peretasan Selanjutnya Presiden Indonesia

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun menilai jika PLN tidak melakukan kajian, penelitian dan studi banding terhadap program yang telah dibatalkan tersebut.

Sehingga, kata dia, progam tersebut menuai polemik dan kesannya asal-asalan.

“Percobaan yang dilakukan PLN dengan membagikan kompor listrik gratis ke masyarakat, tetapi kompor listrik yang dibagi kapasitas dayanya untuk listrik di atas 1500 watt. Artiya meteran listrik masyarakat yang dayanya hanya 900 watt tidak akan mampu untuk mengoperasikan kompor listrik yang dibagikan gratis tersebut," tegasnya.

"Tidak ada kajian, penelitian, dan studi banding, sehingga menuai polemik dan kesannya asal-asalan,” tegas Rudi lagi.

Yang menjadi pertanyaan, kata Politisi Partai NasDem ini, kenapa pihak PLN tidak membagikan kompor listrik dengan kapasitas listrik sesuai yang dimiliki masyarakat.

“Kenapa tidak kompor listrik yang kapasitasnya 400 watt? Sehingga cocok untuk (tegangan) listrik masyarakat di desa. Tidak sinkron kompor listrik yang dibagikan PLN untuk warga desa dengan tegangan listrik warga yang hanya 900 watt. Dan jika warga diminta untuk naikkan daya lagi ke 2000 watt, tentu dikenakan biaya yang tidak sedikit. Tentu warga juga keberatan,” analisa Rudi.

Menurut Rudi, tujuan program kompor listrik tersebut yang diharapkan dapat menyerap surplus listrik yang diproduksi PLN sebenarnya sangat tepat.

Namun karena program ini dibatalkan, Rudi pun meminta direksi PLN harus bisa mengatasi surplus listrik tersebut.

“Ya direksi PLN harus memasarkan surplus energinya ke sektor industri dan manufaktur. Dan direksi PLN harus banyak inovasi dan kreatif. Untuk apa aset energi listriknya melimpah, tapi enggak bisa dijual,” kritik legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara III itu. (***)

Editor: Syahrial

Sumber: DPR RI


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x