Network
OKETEBO.COM - Baru-baru ini terungkap jika PT Alam Bukit Tigapuluh atau PT ABT diduga tidak menaati komitmen dengan pemerintah Daerah Kabupaten Tebo. Komitmen yang dimaksud yakni peningkatan pendapatan daerah dari Carbon Trade (perdagangan karbon) yang menjadi salah satu kegiatan perusahaan restorasi tersebut.
Sekarang, kembali terungkap jika perusahaan restorasi ekosistem ini diduga menyalahi aturan dalam penyusunan dokumen lingkungan, yakni tidak pernah melibatkan pemerintahan desa maupun masyarakat setempat dalam penyusunan dan pembahasan dokumen Lingkungan berupa UKL-UPL.
Tidak dilibatkannya masyarakat setempat dalam penyusunan dan pembahasan dokumen Lingkungan UKL-UPL PT ABT ini, tertuang dalam surat Kepala Desa Pemayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo dengan nomor surat: 140/82/PMY/X/2023, pada tanggal 12 Oktober 2023.
Baca Juga: DPP LP2LH Surati DLH Hub Tebo, Minta Akses Informasi Dokumen Lingkungan PT ABT
Pada surat yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pemayungan itu ditegaskan bahwa, baik pihak pemerintah desa dan perwakilan masyarakat desa tidak pernah diundang maupun dilibatkan dalam pembahasan ataupun penyusunan Dokumen Lingkungan UKL UPL PT ABT.
Surat tersebut ditujukan ke Ketua DPP Lembaga Pemantau Penyelamat Lingkungan Hidup (LP2LH), Hary Irawan. "Iya, surat dari Kades Pemayungan Kecamatan Sumay sudah kita terima beberapa hari kemarin," kata Hary dikonfirmasi OkeTebo.com, Selasa, 17 Oktober 2023.
Hary mengatakan jika sebelumnya DPP LP2LH telah menyurati Kades Pemayungan terkait informasi pelibatan pemerintah desa Penayangan dan perwakilan masyarakat setempat dalam pembahasan Dokumen Lingkungan PT ABT Tahun 2015 silam.
Baca Juga: Belum Bisa Dipadamkan, Kebakaran di Area Konsesi PT ABT Tebo Mulai Ancam Kawasan TNBT
