Network
/photo/2023/01/26/251387791.png)
OKETEBO.com – Pemerintah tengah mewacanakan kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) atau biaya haji sebesar Rp 69 juta.
Terkait wacana kenaikan biaya haji oleh pemerintah ini menjadi sorotan Komisi VIII DPR RI.
Ini disampaikan oleh Ketua Komisi VIII Ashabul Kahfi. Dia minta agar pemerintah menurunkan biaya haji tersebut.
Baca Juga: Baca Info: Berikut Rincian Lengkapnya Rencana Perjalanan Haji Tahun 2023
Ditegaskan dia jika pihaknya memihak kepada kepentingan masyarakat dan mencoba mencari solusi terbaik terkait pengelolaan pemberangkatan jemaah haji tahun ini.
“Yang pasti bahwa Percayalah kami komisi VIII akan selalu meminta kepada kepentingan masyarakat agar mereka yang sudah menanti 10-12 tahun semua bisa berangkat dengan BPIH yang terjangkau,” kata Kahfi di ruang rapat Komisi VIII DPR, Jakarta, Rabu, 8 Februari 2023.
Kahfi menyebut biaya haji yang ditanggung jamaah saat tahun 2023 ini berbanding terbalik dengan tahun 2022 kemarin.
Baca Juga: Mentri Urusah Haji dan Umrah Arab Saudi, Berikan Kebijakan Baru Terhadap Jemaah Haji Indonesia
Dia berkata bahwa kenaikan biaya haji yang terlalu signifikan dirasa akan sangat menyulitkan bagi masyarakat.
“karena kenaikan BPIH yang signifikan yang Tahun 2022 posisi 30% ditanggung oleh jamaah kemudian 70% ditanggung BPKH itu dibalik sekarang 70% ditanggung oleh jamaah kemudian 30% ditanggung BPKH," kata dia.
"Saya kira ini yang membuat jamaah mungkin kaget karena kenaikannya yang signifikan ditambah lagi dengan limit waktu yang sangat singkat untuk melakukan pelunasan,” jelas dia.
Baca Juga: Ini Rangkaian Haji yang Wajib Ketika Berhaji
Karena itu, kahfi menyebutkan pihaknya bersama pemerintah terus berkoordinasi untuk mencari solusi pengelolaan pemberangkatan jemaah haji yang berkelanjutan.
Tetapi, kata dia, juga mengedepankan keadilan dan keterjangkauan para-para calon jemaah.
“Selain tadi sudah melakukan hubungan ke Arab Saudi yang tujuan utamanya adalah untuk memastikan real cost untuk semua komponen pembiayaan yang akan diusulkan oleh pemerintah dan kalau memang real cost itu sudah memenuhi aspek rasionalisasi barulah Komisi VIII nanti akan memutuskan berapa sebenarnya BPIH yang akan kami tetapkan,” jelasnya.
Kahfi berharap pembebanan biaya haji minimal berada pada angka 50:50.
Baca Juga: Yayasan Asmuni Al Mukaafa'ah Selenggarakan Manasik Haji, Uniknya, Pesertanya Ini
Untuk itu pihaknya terus mendorong BPKH untuk terus melakukan melakukan inovasi investasi sehingga bisa menghadirkan manfaat yang lebih besar untuk jamaah.
“Kalau usulan kami sih sebenarnya memang kalau bisa memutuskan 50:50 saja, jadi sama-sama menanggung 50 persen," ujarnya.
"Memang kalau pendekatan investasi kita yang ada hari ini itu nggak mampu. Oleh karena itu kita dorong BPKH melakukan inovasi investasi sehingga bisa menghadirkan manfaat yang lebih besar untuk jamaah kita dan yang pasti bahwa yang saya ingin menggarisbawahi bahwa pemerintah ingin menurunkan usulan BPIH-nya,” pungkasnya. (***)
