Network
OKETEBO.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati mengkritik kurangnya sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan.
Dampaknya, masyarakat sangat terbatas untuk mendapatkan informasi dari BPJS Ketenagakerjaan.
Ini juga berdampak pada kurangnya jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan.
"Panja ini dibuat supaya ada peningkatan jumlah peserta untuk pekerja sektor informal supaya bisa membantu ketika pekerja informal ini mengalami kecelakaan, musibah meninggal jadi ada manfaat yang dirasakan oleh peserta dari BPJS Ketenagakerjaan untuk teman-teman pekerja informal dan juga disertakan dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan," ujar Kurniasih Mufidayati, saat kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera, Jumat, 30 September 2022.
Baca Juga: Tahukah Anda Tanggal 2 Oktober Hari Apa? Ini Penjelasannya
Pada kunjungan ini, Kurniasih mendorong adanya Penerima Bantuan Iuran (PBI) Ketenagakerjaan. Dimana, kata dia, selama ini hanya mengenal PBI BPJS Kesehatan saja.
Oleh sebab itu, Komisi IX DPR RI mendorong pemerintah mengalokasikan anggaran untuk jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja miskin, rentan dan dan tidak mampu.
Atau kata dia, PBI Jamsosnaker untuk masyarakat pekerja bukan penerima upah (BPU) seperti nelayan, petani, pekerja rumahan, tukang ojek, penjual sayur dan lain-lain.
Baca Juga: Presiden Minta Kapolri Usut Tuntas Tragedi Stadion Kanjuruhan Yang Menelan Ratusan Korban Jiwa
Hal itu, lanjut dia, telah dianggarkan pada Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.
